Selasa, 25 Juli 2017

Potret Pendidikan kita



Pendidikan itu merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab melalui dunia pendidikan itulah diharapkan lahir generasi2 bangsa yg mempunyai kualitas sebagai pribadi2 yang  siap bersaing menghadapi persaingan bebas diera globalisasi,  sekaligus diharapkan siap menerima tongkat estafet kepemimpinan bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain pendidikan itu merupakan pintu utama munculnya generasi2 penerus bagi bangsa indonesia.

Berbicara pendidikan, maka tdk bisa dipisahkan dgn pemuda dan pemudi.

Dalam konteks pemuda sebagai generasi penerus, semestinya pemerintah harus menempatkan pemuda sebagai aset bagi bangsa ini, sehingga penganggaranyapun harus betul2 terfokus dan profesional.

Artinya, pendidikan itu seharusnya ditangani secara idependen dan tdk boleh dimuati oleh kepentingan2 lainnya.

Namun kenyataannya pendidikan kita ini tdk bisa berjalan sebagaimana yg kita harapkan, krn dimuati oleh unsur politik dan bisnis.

Padahal pendidikan yg maju itu diperlukan biaya besar dan seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa, dgn kata lain bahwa pendidikan itu tdk bisa diserahkan sepenuhnya kpd pemerintah, tetapi perlu adanya peran serta dari masyarakat.

Dengan adanya sistem demokrasi terbuka seperti saat ini, dimana proses pemilu dipilih langsung oleh masyarakat, maka dampak dari itu semua, sekolah menjadi korban dari pencitraan2 calon kepala daerah, dimana saat pemilu selalu dijadikan issue adanya sekolah gratis, sehingga pernyataan tsb menjadi penghalang bagi peran serta masyarakat. Contoh : saat sekolah membutuhkan perangkat pendukung untuk proses belajar mengajar yg seharusnya bisa dimintakan bantuan orang tua wali murid melalui komite sekolah,  menjadi terhambat krn adanya pernyataan sekolah gratis tadi dan bahkan terkadang kepala daerah terpilih tdk segan2 melarang sekolah memunggut dana dari masyarakat.

Demikian juga dgn dunia bisnis, pendidikan itu memerlukan banyak item2 perangkat pendukung, mulai dari buku pelajaran, alat peraga dan lain2, disini muncul peluang2 bisnis yg sangat mengiyurkan, sehingga pelaksanaan pengadaannyapun terkadang penuh dgn permainan2 yg berdampak pada murid dan juga wali murid serta guru2nya, dimana ada kecenderungan, ganti menteri, ganti sistem dan aturan, bahkan kurikulum pelajarannyapun diganti dgn berbagai alasan dan ini semua memunculkan bisnis2 baru pada sisi pengadaan barang.

Ini perlu ada pembahasan, krn bicara pendidikan tdk bisa dilepaskan dari anak, cucu, cicit kita kedepan, termasuk nasib bangsa kita kedepannya.

Oleh  : Dwi Oetomo


Share:

Kamis, 20 Juli 2017

DPRD Jatim Minta Pemda Perkuat Wisata Di Jatim



KORANJATIM.COM, Surabaya: Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin berharap agar masing-masing Pemkab atau Pemkot di Jatim memperkuat industry pariwisata di Jatim. Pasalnya, hal ini diharapkan biar menambah pendapatan asli daerah dan meningkatkan  perekonomian masyarakat Jatim.

”Pemkab/Pemkot harus maksimal memanfaatkan potensi wisata-wisata di masing-masing daerahnya. Ini yang harus dimulai dari sekarang dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Jatim,”jelas politisi asal Partai Golkar ini saat ditemui di Surabaya, Selasa (18/7).

Mohammad Alimin mengatakan dengan menggali potensi wisata sebagai alternatif lain untuk menambah kesejahteraan bagi masyarakat di Jatim. Diungkapkan pula oleh Alimin, selain itu juga pihaknya berharap agar Pemkab/Pemkot di Jatim juga bisa menggali potensi-potensi wisata di daerahnya.

”Hidupkan potensi-potensi wisata misalnya dengan cara memoles sarana prasarana dan juga memperbaiki infrastruktur untuk dijadikan objek wisata nasional. Kami berharap harus ada semangat pemerintah daerah untuk lebih extra memperhatikan penganggaran khususnya dalam rangka promosi wisata Jawa Timur dan produk wisata sebaik apapun jika tidak di promosikan maka juga tidak akan optimal"tandasnya. (Yudhie)
Share:

Jumat, 14 Juli 2017

DPRD Jatim Apresiasi Pemprov tingkatkan kerjasama dengan Australia

KORANJATIM.COM ,Surabaya:
Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin mendukung langkah ekonomi dari Pemprov Jatim yang melakukan kerjasama dengan negara Australia. Pasalnya, dampak positif yang diambil dari kerjasama tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim.

 “Kami apresiasi upaya Pemprov untuk kerjasama dengan Australia. Kalauperlu dengan negara-negara lainnya juga ditingkatkan.Yang terpenting perekonomian masyarakat Jatim meningkat dan tentunya APBD Jatim juga meningkat dari kerjasama tersebut,”ungkap politisi asal Partai Golkar ini saat ditemui dikantornya, Jumat (14/7).

 Mohammad Alimin mengatakan Investasi Australia di Jatim sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 sebanyak 66 proyek dengan nilai investasi sebesar 894 juta USD dan menyerap 3.772 tenaga kerja. Nilai investasi terbesar meliputi sektor konstruksi, makanan, kayu, dan mineral non-logam. Dalam bidang perdagangan, adapun komoditas utama non migas Jatim yang diekspor ke Australia diantaranya kayu, bahan bakar dan mineral, kertas, produk industri farmasi, serta besi dan baja.” Sedangkan komoditas utama non migas Jatim yang diimpor dari Australia diantaranya gandum-ganduman, perhiasan/permata, alumunium, mesin-mesin, serta berbagai produk kimia dan plastik,”jelasnya.

 Ditambahkan oleh Mohammad Alimin, pasar Indonesia sangat menguntungkan bagi Australia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang, atau sekitar 40 persen pasar ASEAN ada di Indonesia.(Yudhie)
Share:

Minggu, 09 Juli 2017

SENKOM MITRA POLRI KAB.KEDIRI TERIMA BANTUAN KENDARAAN RESCUE PROVINSI JATIM




KORANJATIM.COM, KEDIRI  :
Memahami adanya  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di tindaklanjuti PP 17 2013 dan PP 58 2016 tentang organisasi kemasyarakatan.

bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

SENKOM MITRA POLRI, merupakan organisasi kemasyarakatan yang selalu berpartisipasi aktif dalam rangka membantu polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyadari hal tersebut pemerintah propinsi ikut membantu dalam memperlancar tugas anggota senkom Kabupaten Kediri, seiring perkembangan teknologi dan transportasi, dalam pelaksanaan anggaran 2017 senkom mitra polri mendapatkan bantuan 3 unit sepeda motor rescue untuk kecepatan dalam mengemban tugas sehari hari dalam pengamanan lingkungan. Dengan adanya bantuan tersebut Pemerintah propinsi mengharapkan anggota senkom mitra polri Kabupaten Kediri untuk lebih semangat dan aktif dalam menjalankan tugas.

Masyarakat luas khususnya Kabupaten Kediri menunggu kiprah senkom mitra polri secara nyata, sehingga benar-benar terwujud masyarakat yang aman, tertib, lancar,... semoga. (man)

Share:

Sabtu, 08 Juli 2017

" Budaya ngopi "sebagai simbol persaudaraan





KORANJATIM. COM,  Tulungagung
Sebagai masyarakat "budaya ngopi" bukan hal asing di Kabupaten Tulungagung, kita tahu di setiap desa bahkan di setiap RT atau RW selalu tersedia yang namanya warung kopi.

Masyarakat Tulungagung yang kondisinya  setiap harinya selalu dinamis dgn berbagai kesibukan kerja membuat orang selalu meluangkan waktunya untuk selalu bersosialisasi dgn rekan kerja dan lingkungannya.
Terbukti saat sedang istirahat kerja mereka selalu mengunjungi kedai /warung kopi yang ada di sekitar tempat kerja, mereka ramai-ramai sambil bercengkerama dan berdiskusi serta saling mengabarkan kondisi keluarganya masing-masing. Tampak sangat hangat pembicaraan mereka sampai waktunya istirahat telah selesai dan melanjutkan kerjanya lagi.

Begitu pula suasana malam hari, Tulungagung yang di juluki sebagai kota "Marmer" ini selalu ramai seolah tiada sepi walaupun sampai larut malam. Banyak yang menikmati malam sambil minum kopi dan beberapa tempat warung kopi itu di lengkapi dengan fasilitas karaoke, ngopi dan nyanyi bersama. Suatu hari,  saya juga sempat mampir sekedar mau ngopi dengan beberapa teman di sebuah warung kopi dan tampak para penyaji kopi menyambut dengan ramah.

Sungguh menarik dan patut di pertahankan perilaku masyarakat yg selalu mempunyai jiwa menghargai, saling tegur sapa, hangat bersahabat dan tidak saling merendahkan satu dengan yang lain. Selintas tentang budaya ngopi.

ALM - pemerhati lingkungan.

Share:

Kamis, 06 Juli 2017

Percepatan jalur lintas selatan di tunggu masyarakat







KORANJATIM. COM, SURABAYA :
H.MOCH.ALIMIN, S.Sos. M.M Anggota Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) VI
(Kota-Kab Blitar, Kota-Kab Kediri dan Kab Tulungagung)

Penyelesaian Jalan Lintas Selatan (JLS) Harus MenJadi Prioritas Untuk Di Realisasikan

Penyelesaian JLS (Jalan Lintas Selatan) khusunya yang ada di Blitar ke malang maupun Blitar ke Tulungagung dan seterusnya harus menjadi prioritas untuk segera di selelesaikan. Keinginan masyarakat khususnya daerah pemilihan VI, untuk bisa segera menikmati jalur lintas selatan sangat besar.

Kalau mau segera membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Blitar Selatan, maka penyelesaian terhadap Jalan Lintas Selatan menjadi hal yang utama untuk segera di wujudkan.

Ini yang menjadi catatan anggota Fraksi Golkar DPRD jatim dari daerah pemilihan (Dapil) VI (kota-Kab Kediri, Kota-Kab Blitar dan Kabupaten Tulungagung), H. Moch. Alimin, S. Sos, M.M. Terkait keberadaan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang sampai saat ini belum terselesaaikan.

Menurut Moch.Alimin, perekonomian di kawasan selatan Blitar yang selama ini tertinggal sudah mulai menggeliat dengan keberadaan Jalur lintas Selatan. Demikian di kawasan Tulungagung selatan. Sehingga dengan menggeliatnya perekonomian tersebut, maka penyelesaian harus segera dilakukan.

“ Kalau kita bicara terkait perekonomian warga maka infrastruktur harus mendukung. Demikian pula ketika kita ingin adanya peningkatan perekonomian masyarakat dikawasan jalur lintas selatan, maka pembangunan jalur lintas selatan harus dituntaskan,” ujarnya.

Dijelaskan Moch.Alimin, pihaknya sudah mendorong agar pemerintah propinsi segera mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan. Apalagi JLS masuk dalam salah satu Program Prioritas nasional. Maka desakan secara intens harus dilakukan.

Selain itu kata Moch.Alimin, persoalan tanah yang dulu terbentur dengan pihak Perhutani yang sebagian lahannya akan digunakan sebagai JLS saat ini juga tidak ada masalah. Pihak Perhutani juga sudah
mengijinkan lahannya di gunakan. Sehingga tingggal kebijakan anggaran saja dalam menyelesaikan salah satu proyek unggulan jatim ini.

“Bayangkan bila nantinya Trenggalek-Tulungagung, Tulungagung -Blitar, dan Blitar-Malang, terhubung menjadi satu kesatuan jalan, maka geliat perekonomian kawasan selatan jatim akan semakin hidup dan membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Moch.Alimin juga mengatakan. Saat ini saja meski belum tuntas 100 persen, geliat beberapa desinasi wisata mulai tampak. Dari info yang didapatkan, banyak destinasi wisata yang selama ini tertutup dan belum banyak didatangi masyarakat sudah mulai banyak didatangai dan bermunculan. Baik itu di wilayah Blitar Selatan maupun kawasan Tulungagung.

“Banyak pantai-pantai yang memiliki pemandangan yang begitu indah dan bagus di sepanjang pantai baik yang ada di Tulunagung, Blitar sampai Malang, mulai banyak didatangi oleh masyarakat yang selama ini kesulitan untuk menuju lokasi menjadi mudah ketika sebagian jalan lintas selatan terbangun. Yang imbasnya berdampak pula bagi perekonomianmasyarakat sekitar pantai,” jelasnya.

Selain persoalan Jalan lintas Selatan, pria anggota fraksi golkar  DPRD jatim ini, juga menyoroti masih banyaknya jalan yang mengalami kerusakan khusunya jalan propinsi yang ada di daerah pemilihan (Dapil) VI.

Dimana dari catatan yang didapat masih banyak jalan yang mengalami kerusakan untuk jalan propinsi.

Pemerintah propinsi jatimm harus segera melakukan pembenahan terkait kondisi jalan yang ada. Sebab masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait kerusakan jalan tersebut. Kalau perlu pemeritah Propinsi kedepan harus mengalokasikan dana yang lebih untuk perbaikan Infrastruktur jalan.

“Masyarat tidak mau tahu apakah itu jalan propinsi atau jalan Nasional, yang mereka tahu bila jalan itu
rusak maka pemerintah wajib untuk melakukan pembenahan dan perbaikan,” ujarnya.

Beberapa jalan khusunya jalan propinsi yang alami kerusakan di dapil VI. Jalur Jombang-Kediri, Kediri-Blitar, Blitar-Tulungagung dan Blitar malang. Kebanyakan jalan jalan tersebut alami kerusakan berlubang, dan aspal mengelupas. Yang ironis lubangnya juga cukup berbahaya bagi pengendara yang melintas.
Share:

Icon wisata Jawa Timur


Share:

Minggu, 02 Juli 2017

About