Kamis, 29 November 2018

DPRD dorong percepatan terbentuknya perda tentang desa wisata

KORANJATIM.COM , Surabaya - Komisi B DPRD Jawa Timur mendorong agar segera terealisasi keberadaan desa wisata di Jatim. Harapannya, dengan terbentuknya desa wisata tersebut bisa meningkatkan ekonomi kreatif di masing-masing daerah di Jatim.

“Sekarang perdanya masih di godok dan segera saja disahkan. Kami berharap dengan perda tersebut keberadaan desa wisata bisa segera terealisasi,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin di Surabaya, Kamis (29/11/2018).

Mohammad Alimin mengatakan dengan terbentuknya desa wisata maka akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM setempat. "Jika terbentuk yang utamanya akan memperlancar produk-produk unggulan lokal untuk lebih dikenal oleh konsumen baik dari dalam hingga luar negeri," jelasnya.

Selama ini, kata pria asal Tulungagung ini, distribusi produk lokal terhambat masalah pemasaran. “Oleh sebab itu, maka cara yang efektif adalah menciptakan pasar lokal yang ada di desa wisata. Kami dorong penuh hal tersebut segera terealisasi,” tutupnya.
Share:

Minggu, 16 September 2018

KELAPA, TERKAIT NAWA CITA

*KELAPA, TERKAIT NAWA CITA*
Walau Mendukung, tetapi Tetap Kritis

(Sifatnya untuk mengingatkan) .

Contoh :

Program Jokowi JK, ketika jadi Presiden /Wk. Presiden, dengan *Nawa Cita*

Apa itu?
Nawa cita adalah 9 agenda prioritas nasional  .

Yang ke 6 : berbunyi :" Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan  bangkit bersama bangsa Asia lainnya .

Penulis ambil ini dulu dan kita cocokkan dengan yang ada di masyarakat /rakyat banyak. Coba perhatikan komoditi kelapa, kedelai, padi, garam, gula, daging, *mana yang terbukti punya daya saing* ?

Penulis belajar bertani dan mengolah kelapa selama hampir 2 tahun, belum pernah sekalipun mendengar harga kelapa dari petani diluar Jawa Bagus.

Kelapa muda yang ada di swalayan Surabaya, Jakarta datangnya dari Thailand.

Intinya Jokowi JK, silahkan dukung Tetapi jangan nenjelekkan yang lain. Juga ketika dikritik jangan mbabi buta membela.Kita belajar obyektif /apa adanya  atau jujur.

Demikian pula sebaliknya silahkan dukung tahun 2019 ganti presiden, tetapi jangan menjelekkan Jokowi.

Ini namanya *obyektif*,yang kurang pada Jokowi ya diakui lalu diperbaiki,dan kalau diingatkan jangan marah , sebab kita ini harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Dewasa dalam bersikap di era demokrasi serta reformasi.

Salam hangat dari petani kelapa genjah Tulungagung, 15 September 2018.

Ayo berkarya nyata, nyata nyata berkarya untuk bangsa. 💪💪👍👍😄😄✍🙏
Share:

Minggu, 09 September 2018

PERLUNYA PEMILU YANG BERSIH DAN BERBOBOT

KORANJATIM.COM : Pemilihan umum bukanlah tujuan akhir. Apalagi dalam rangka upaya menemukan wakil rakyat yang benar benar jujur dan ikhlas.Wakil rakyat yang punya kemampuan untuk mengemban tugas keterwakilan kepentingan rakyat melalui misi nya.

Pertanyaan politik yang menjadi gunjingan selama ini adalah *apakah sebanding antara harapan masyarakat konstituen dengan layanan setelah menjadi DPR, DPRD*?

Jawaban nya ada :
1.Bila konstituen ketika pemilu memilihnya berdasarkan uang dari calon, maka ya sudah sesuai. Karena suara nya memang dijual seharga hari itu ia nyoblos.
Calon yang jadi DPR, DPRD,  sudah bebas dari janjinya Wong sudah mengeluarkan uang banyak untuk ongkos jadi Dewan.
Adapun setelah jadi DPR, DPRD, bingung mencari *pulihan*/ ongkos tersebut kemudian tentu memikirkan dirinya sendiri.Itu juga menjadi masalah tak lagi berpikir untuk rakyat, dan itulah yang banyak terjadi.

2).Bila konstituen memilih calon nya DPR, DPRD berdasarkan ingin cari pemimpin yang baik, dengan ikhlas mencoblos, sedangkan calon DPR, DPRD mengeluarkan uang sewajarnya untuk peralatan kampanye, itulah harapan sekiranya bisa diharapkan.

Maka saat calon mendaftar Di KPU, ditanya oleh KPU melalui formulir PAKTA INTEGRITAS :
1,Apa motivasi anda mencalonkan DPR, DPRD?
2).Apa sasaran dan target anda setelah terpilih menjadi DPR, DPRD?

Ini perlu dicermati dan ditagih oleh para pemilih  dan tentunya Badan Pengawas Pemilu ikut berperan mengedukasi masyarakat pemilih.

Sekarang mestinya rakyat pemilih sudah harus mampu mengambil hikmah dari pengalaman setiap 5 tahunan pemilu. Apa yang berubah dari kehidupan nya, masyarakatnya, dari sudut kesjahteraannya (ekonomi). Dari sudut biaya sekolah (pendidikan). Dari sudut lapangan pekerjaan, semua bisa dapat kerjaan apa tidak. Dari sudut kesehatan, bagaimana bila sakit, biaya berobat, layanan rumah sakit. Dari sudut keamanan, kedamaian, kebebasan berkumpul, berpendapat, ketertiban masyarakat. Dari sudut layanan keadilan hukum, mencari adil, kesetaraan derajat, hak hak azasi manusia.

Nah masyarakat sebenarnya dan seharusnya terdidik secara tidak langsung untuk paham memilih mana calon yang baik dan mana calon yang busuk.

Partai politik mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan para kadernya yang didaftarkan menjadi Calon DPR, DPRD, apabila tidak ber *kualitas*.
Demikian pula apabila para pemilih masih belum ikhlas dan cerdas dalam memilih pemimpin di tahun 2019 bulan April nanti, maka dipastikan negara ini akan lebih buruk.

#ayo pilih tanpa transaksi jual suara.

Wakil ketua partai GOLKAR Tulungagung.
Share:

Cocok Untuk Musim Kering, DPRD Dorong Produksi Kakao Di Jatim Ditingkatkan

Koranjatim.com  : Komisi B DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk memperhatikan beberapa komoditi perkebunan dan pertanian dalam menghadapi kemarau panjang di Jatim. Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin mengatakan ada beberapa komoditi  misalnya kakao yang memiliki prospek bagus dimaksimalkan di musim kering saat ini.
“Sentra pertanaman kakao pada Perkebunan Rakyat di Jawa Timur seluas 32.010 Ha terbagi atas Kabupaten Madiun 4.784 Ha, Pacitan 4.192 Ha, Trenggalek 3.975 Ha, Blitar 3.537 Ha, serta 18 kabupaten lain di Jawa Timur seperti Ponorogo, Malang dan lain – lain,”jelasnya saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (7/9).
Mohammad Alimin mengatakan  produksi kakao pada Perkebunan Rakyat sebesar 14.730 Ton, dengan produktivitas rata-rata 913 kg/ha/tahun biji kering. Kondisi tanaman kakao yang tua/rusak (TT/TR) seluas 913 Ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 14.752 Ha, dan Tanaman menghasilkan (TM) seluas 16.129 Ha.
“Dari kondisi tersebut maka ada harapan yang menarik untuk produksi kakao di Jawa Timur dengan tersedianya tanaman yang menghasilkan terlebih saat ini musim kering,”sambungnya.
Ditambahkan oleh politisi asal Partai Golkar ini, Kegiatan pengembangan kakao ini sangat diminati masyarakat karena harga komoditi yang dalam lima tahun ini relatif stabil, tidak dikenal musim berbuah serta teknik budidaya kakao yang relatif mudah dan memerlukan naungan sehingga oleh petani banyak ditanam di antara pertanaman yang telah ada sebelumnya.(Yudhie)
Share:

DPRD Jatim Dukung Pemerintah Tunda Kenaikan BBM

Koranjatim.com : DPRD Jatim mendukung langkah pemerintah yang menunda kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pasca-melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang menunda kenaikan BBM .

"Saat ini sangat tidak pas untuk menaikkan BBM ditengah melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS," ungkapnya di Surabaya, Kamis (6/9).

Politisi asal Tulungagung ini menambahkan kenaikan BBM bukanlah sebuah solusi bagi upaya antisipasi kenaikan nilai dollar tersebut.

"Sebaiknya pemerintah berinovasi dengan membuat kebijakan lainnya. Jangan menaikkan BBM karena dengan menaikkan BBM, perekonomian khususnya di Jatim akan terpuruk," jelasnya.

Politisi asal Golkar ini mengungkapkan penerimaan negara di subsektor minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan capaian angka positif pada semester I 2018, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

"Lebih baik membuat kebijakan lainnya, jangan menaikkan BBM," cetusnya.

Diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa sampai semester pertama tahun ini, penerimaan negara lebih baik dari periode yang sama tahun lalu. 

"Penerimaan negara di subsektor Migas pada semester I/2018 lebih baik, bahkan lebih besar sekitar US$1,89 miliar dibandingkan semester pertama tahun lalu. Bahkan, setelah dikurangi tambahan subsidi solar tahun ini, angkanya masih positif," kata Jonan.

Dengan adanya faktor tersebut, Jonan pun menganggap pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. "Pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat," tegasnya. (wahyu/bus)
Share:

Perekonomian Jatim Terganggu Karena Nilai Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Ini Komentar DPRD Jatim

Koranjatim.com  : Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin mengatakan pihaknya  mendorong agar Pemprov Jatim berinovasi dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk industry yang masih ketergantungan dengan bahan baku impor.
“Harus ada inovasi dan kreativitas dari Pemprov mencari cara lain agar bahan baku yang harus impor diganti dengan bahan baku lokal. Saya yakin kekayaan alam di Jatim ini melimpah sehingga pasti ada bahan baku tersebut,”ungkap politisi asal Partai Golkar ini di Surabaya, Minggu (2/9).
Mohammad Alimin mengatakan  diakui olehnya saat ini perekonomian di Jatim terganggu akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.”Meski melemah, tapi jangan sampai mengganggu perekonomian Jatim. Pemprov harus segera mencari jalan keluar,”jelas pria asal Tulungagung tersebut.
Sekedar diketahui, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan dampak dari melemahnya nilai rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat membuat perekonomian di Jatim terganggu. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan impor untuk sector industry juga mengalami kenaikan.
Pria yang akrab dipanggil pak de Karwo ini  lalu mencontohkan produksi industry Jatim yang tergantung baha import adalah bahan baku pupuk berupa fluida, Jatim masih menambah impor dari Laos. “Pada saatnya dolomite bagus untuk bahan bakar pupuk. Pada saatnya pemerintah juga akan menggantikan kepala sawit bisa jadi bahan bakar seperti bensin,” pungkasnya.(wan)
Share:

Senin, 27 Agustus 2018

Dipaksa Bubar,Aksi #2019Ganti Presiden Di Surabaya Batal Digelar


Dipaksa Bubar,Aksi #2019Ganti Presiden Di Surabaya Batal Digelar

19 Views


Surabaya-Deklarasi #2019 Ganti Presiden dibubarkan paksa pihak Polda Jatim. Aksi tersebut juga ditolak oleh elemen masyarakat yang mengatasnamakan Arek Suroboyo dan Bela NKRI.
“Jangan berbuat macam-macam di Surabaya. Biarkan kondusif,”ungkap Siti Rohayati, salah satu peserta aksi dari elemen Arek Suroboyo, Minggu, (26/8).
Siti berharap pihak kepolisian membubarkan aksi tersebut karena mengganggu ketentraman masyarakat Surabaya.” Ra usah macem-macem nang Suroboyo,”jelasnya.
Sedangkan pihak peserta aksi#2019 Ganti Presiden, Mohammad Ferry mengatakan pihaknya menyayangkan adanya pembubaran tersebut. Alasannya, karena kebebasan pendapat dalam menyalurkan aspirasi di muka umum sudah di atur oleh UU. “Jadi tak ada dasar hukumnya kalau kami dilarang menggelar aksi. Polisi telah melanggar UU itu,”tandasnya. (yudhie)

Share:

Gencar Sosialisasi Ke Masyarakat, Politisi Golkar Ini Optimis Jokowi-Ma’ruf Amin Menang Tebal Di Tulungagung

Surabaya- Partai Golkar tampaknya terus menggenjot seluruh kadernya di daerah untuk memenangkan paslon capres yang diusungnya yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Tulunggagung misalnya, politisi partai Golkar Mohammad Alimin terus menyosialisasi paslon tersebut.

“ Kami optimis paslon capres Jokowi-Ma’ruf Amin akan menang tebal di Tulungagung dan sekitarnya. Antusias masyarakat terhadap paslon tersebut sangat baik sekali,”ungkapnya saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (27/8).

Pria yang juga anggota DPRD Jatim ini mengatakan dirinya bersama elemen Partai Golkar di Tulungagung sudah turun ke masyarakat untuk mensosialisasi Jokowi-Ma’ruf Amin. “ Hampir 24 jam semuanya mendekati dan membaur dengan masyarakat demi Jokowi-Ma’ruf Amin,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Mohammad Alimin, partai Golkar sangat serius untuk memenangkan capres tersebut, mengingat capres Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai mampu untuk memimpin  Indonesia. “ Banyak prestasi dan hasil yang dibuat selama pak Jokowi memimpin Indonesia. Oleh sebab itu Partai Golkar sangat yakin kalau rakyat akan memilih Jokowi untuk dua periode,”tandasnya. (Yudhie
Share:

Sabtu, 18 Agustus 2018

Libatkan UMKM, DPRD Dorong Aset Bank Jatim Tembus Rp 100 Triliun

Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin berharap agar Bank Jatim dengan bertambah umur 57 tahun diharapkan mampu menambah asetnya diatas Rp 100 triliun. Pasalnya bank yang juga BUMD milik Pemprov ini telah menjadikan UMKM sebagai sumber pembiayaannya.

“Dilihat dari kemajuan Bank Jatim sampai saat ini, bukan tidak mungkin aset di atas Rp. 100 triliun bisa dicapai lebih cepat yaitu pada tahun 2022. Salah satu upaya adalah merangkul UMKM untuk menjadikan Bank Jatim sebagai salah satu sumber pembiayaan,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (18/8/2018).
Politisi asal Partai Golkar ini menjelaskan alasan UMKM harus dirangkul oleh perbankan khususnya Bank Jatim yaitu jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada tahun 2006 dilakukan sensus, jumlah UMKM sebanyak 4,2 juta, kemudian meningkat pada tahun 2012 ada sebanyak 6,8 juta. Selanjutnya, pada sensus tahun 2016 meningkat lagi yaitu menjadi 9,59 juta UMKM di Jatim.
Selain itu keberadaan UMKM yang banyak juga berperan terhadap PDRB Jatim, di mana meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, UMKM menyumbang hanya 54,98 persen, dan saat ini naik menjadi 57,2 persen terhadap PDRB. Oleh sebab itu, dengan melihat capaian pada tahun 2017, menjadi kesempatan untuk biayai UMKM yaitu melalui potensi kredit.
“Ada sekitar Rp 1.161 triliun yang menunggu landing kredit dari perbankan. Dari angka tersebut, landing kredit yang diberikan bank sekitar Rp 52 triliun. “Masih ada ruang lebar sekali yang harus dilakukan, dan Bank Jatim harus menjadikan ini sebagai kesempatan emas,” tegasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: GEndon Wibisono
Share:

Kurang Dapat Perhatian, DPRD Jatim Dorong Bank Jatim Maksimalkan Perannya Untuk UMKM

Surabaya: Komisi B DPRD Jatim mendorong agar Bank Jatim memaksimalkan perannya sebagai BUMD milik pemprov Jatim dalam memberikan kesejahteraan bagi UMKM di Jatim.

Anggota Komisi B DPPRD Jatim Mohammad Alimin mengatakan meski selama ini sudah ikut turut menyumbang pembangunan di Jatim, namun untuk sector UMKM masih kurang maksimal. “ Saya minta bank Jatim lebih pro aktif dalam memberikan bantuan lunak untuk UMKM di Jatim,”jelas Politisi asal Partai Golkar ini di Surabaya, Rabu (15/8).

Mohammad Alimin mengatakan dengan peran sertanya dalam memberikan bantuan lunak ke UMKM, bisa dikata bank Jatim telah memberikan sumbangsih dalam menesejahterakan masyarakat Jatim. “ Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah khususnya gubernur Jatim Soekarwo dalam pengentasan kemiskinan,”sambungnya.

Ditambahkan oleh pria asal Tulungagung ini, bank Jatim diharapkan juga mempermudah bagi UMKM untuk bisa mendapatkan bantuan lunak bagi UMKM.” Jangan dipersulit dan bunganya jangan tinggi. Kami minta beri kemudahan bagi UMKM untuk mendapat pinjaman,”tutupnya. (Yudhie)
Share:

Gubernur Jatim Terpilih akan Gratiskan Biaya Pendidikan SMA/SMK


Gubernur Jatim Terpilih akan Gratiskan Biaya Pendidikan SMA/SMK

Suparno - detikNews

Gubernur Jatim terpilih Khofifah/Foto: Suparno

Sidoarjo - Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK sederajat di seluruh wilayah Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri tasyakuran dan kemenangan Pilgub 2018, Minggu (12/8/2018) di Dusun Balongpandan, Desa Jogosatru RT 05 RW 02, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

Diakui Khofifah, untuk menyiapkan sekolah gratis ini, dirinya sudah melakukan pertemuan intensif dengan pihak-pihak terkait. Di antaranya Plt Sekda Provinsi, gubernur dan kepala dinas pendidikan provinsi Jatim.



"Saya sudah bertemu dengan Pakde Karwo, Plt Sekda provpinsi untuk membahas anggaran pendidikan dan Insya Allah, tahun depan terlaksanakan. Anggaran tahun 2019 cukup untuk memberikan pendidikan gratis SMA/SMK Negeri maupun Swasta," kata Khofifah kepada wartawan, Minggu (12/8/2018).

Khofifah menambahkan, dengan adanya program tersebut, orang tua diharapkan tidak lagi kebingungan untuk membayar SPP. Khofifah tidak ingin mendengar ada anak-anak droup out.

"Anak-anak harus sekolah, pastikan SMA/SMK harus belajar dengan baik. Kedua orang tua memberikan doa untuk putra putrinya supaya sukses," tambah Khofifah.

Masih, kata Khofifah, tidak hanya menggratiskan pendidikan SMA dan SMK Negeri/Swasta, pihaknya juga membahas dan memberikan tambahan insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di SMA/SMK sederajat.

"GTT sekaligus PTT se Jawa Timur untuk SMA dan SMK sekitar 21 ribu lebih dan baru 8 ribu yang mendapatkan insentif dari Pemprop. Insya Allah tahun depan semua GTT dan PTT mendapatkan Insentif dari pemprov sehingga ada pemerataan," jelas Khofifah. (fat/fat)
Share:

Rabu, 08 Agustus 2018

Jatim Eksport 60 Ribu Kambing Ke Malaysia

Jatim Eksport 60 Ribu Kambing Ke Malaysia

Surabaya- Sebanyak 60 ribu ekor kambing jenis domba  asal Jatim akan dikirim ke Malaysia. Pengiriman tersebut dipenuhi karena pemerintah Malaysia membutuhkan hewan-hewan tersebut untuk peringatan hari raya Idul Adha mendatang.
“Hewan qurban di Jatim surplus sehingga pemerintah mengirimkan 60 ribu ekor kambing ke Malaysia. Kami mendukung upaya tersebut terlebih untuk mensejahterakan peternak di Jatim,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin saat ditemui di Surabaya, Selasa (7/8).
Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan negara Malaysia sebenarnya membutuhkan lebih dari 600.000 ekor kambing per tahun,” tapi sekarang ini  masih coba dulu hanya 60.000 ekor dalam tahun 2018,” jelas pria asal Tulungagung ini.
Diungkapkan oleh Mohammad Alimin, Kambing-kambing tersebut dikirim memakai pesawat MAS Kargo dan dimasukkan dalam kandang yang terbuat dari kayu palet. Ekspor ini dilakukan dalam rangka mendorong angka ekspor kambing jenis domba dari peternakan di Jatim ke pasar luar negeri.
“Ini sangat luar biasa, karena pertama kali kita ekspor ke Malaysia secara legal dan resmi, secara baik,” ujarnya.(Die)
Share:
Wakil Presiden JK, sudah 2 kali masa jabatan wk Presiden.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen pasal 7,:
Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pengertian nya adalah :
Membatasi masa jabatan Presiden dan wakil Presiden hanya 2 periode.

Walaupun  tidak berturut turut. Maka JK terkena larangan pasal 7.

Mengapa?
Semangat reformasi terhadap UUD 1945 itu berdasarkan susana hati ketika itu, jangan terjadi seperti orde baru.

Kemudian, Wakil Presiden itu kedudukannya tidak sama dengan menteri.

Walaupun disebut sama sama pembantu Presiden, namun secara struktural kedudukan Wakil Presiden diatas menteri.

Menteri tidak dipilih oleh oleh rakyat.

Dst.
Demikian penjelasan saya supaya dipahami semua nya termasuk yang sering bicara di TV.

Petani kelapa dari Tulungagung, 6 Agustus 2018.
Share:

Sabtu, 04 Agustus 2018

Struktur Timses Jokowi di pilpres di bahas, ini formasinya

Detiknews.com,
Jakarta - Sembilan sekjen parpol koalisi membahas tim kampanye dan rancangan nawacita kedua, program Jokowi di Pilpres 2019.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan ketua tim kampanye diserahkan ke Jokowi dan cawapres. Sedangkan ketum parpol koalisi akan didapuk menjadi ketua pengarah timses.

"Kalau nominasi nama kami siapkan," kata Hasto kepada wartawan usai pertemuan 9 sekjen parpol koalisi Jokowi di gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).

Nama-nama yang diusulkan masuk tim kampanye akan disetorkan parpol koalisi pada Senin (6/8). Akan disiapkan juga 10 direktorat dalam tim kampanye. Tugasnya memastikan struktur tim solid di daerah.

Kedua, 9 sekjen parpol koalisi membahas rancangan nawacita kedua. Implementasi nawacita menjadi bahasan pertemuan.

"Kami juga mempertajam kerja sama di antara partai politik ini di dalam meningkatkan tata pemerintahan yang jauh lebih efektif ke depan. Sekarang kita akan bergerak cepat," sambung Hasto.

Sembilan sekjen parpol koalisi Jokowi yang mengikuti pertemuan yakni Hasto Kristiyanto (PDIP), Abdul Kadir Karding (PKB), Frederich Lodewijk Paulus (Golkar), Arsul Sani (PPP), Johnny G Plate (NasDem), Raja Juli Antoni (PSI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan Verry Surya Hendrawan (PKPI) dan Herry Lontung Siregar (Hanura).
Share:

Menghindari gangguan pada pencernaan


Di lansir dari detiknews.com bahwa,
Mengonsumsi makanan yang tinggi protein, rendah lemak dan kolesterol serta bervitamin memang bagus untuk kesehatan tubuh kamu. Selain menjaga kesehatan, nutrisi-nutrisi tersebut juga bisa membantu kamu yang sedang melakukan diet.

Tapi kadang mungkin kamu melupakan untuk mengonsumsi asupan yang mampu memelihara kesehatan saluran pencernaan. Jika sudah mengalami sakit seperti diare atau lambung, usaha kamu untuk menerapkan gaya hidup sehat akan menjadi tidak maksimal.
Salam sehat.
Share:
Presiden Jokowi hadiri harmoni Indonesia untuk Asian Games usai poco-poco
  •  
  •  
  •  
  •  
PERISTIWA » MAKASSAR | 5 Agustus 2018 08:18Reporter : Henny Rachma Sari
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Harmoni Indonesia 2018. Acara tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) tak jauh dari lokasi Jokowi ikut pemecahan rekor dunia senam Poco-Poco di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Share:

DPRD DUKUNG REKSTRUKTURISASI NILAI TUKAR PETANI

DPRD dukung restrukturisasi nilai tukar petani di Jatim 

Kabarkini.co:Usulan gubernur Jatim Soekarwo untuk melakukan restrukturisasi Nilai Tukar Petani (NTP) di Jatim didukung oleh DPRD Jatim. Pasalnya saat ini kondisi petani di Jatim mulai menunjukkan peningkatan kesejahteraan.
“Berbagai terobosan dilakukan oleh Pemprv Jatim terus ditingkatkan oleh Pemprov sampai petani sejahtera. Jadi NTP petani sudah saatnya direstrukturisasi,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin di Surabaya, selasa (31/7).
Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan restrukturisasi ini penting dilakukan karena berdasarkan data BPS per Juni 2018 yang hanya menilai NTP dari proses on farm, saat ini posisi NTP petani masih berada di angka 105,50. Artinya, pendapatan petani masih dianggap rendah.
“Kepada BPS, kita harus melakukan rekonstruksi baru tentang NTP, sebab dengan indikasi NTP yang seperti itu, diasumsikan menjadi petani itu menderita, karna profil NTP-nya rendah. Padahal, sudah banyak petani yang sejahtera berkat hasil off farm-nya.” katanya.
Sekedar diketahui,Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengusulkan dilakukan restrukturisasi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Alasannya, penilaian NTP dilakukan hanya pada proses on farm, padahal saat ini sudah banyak petani yang telah mengolah hasil pertaniannya hingga pada proses industri primer dan sekunder atau off farm.
Menurut pria yang akrab dipanggil pam de Karwo  ini, penilaian NTP sudah semestinya juga memperhitungkan proses off farm yang dilakukan petani. Ini karena sudah ada proses nilai tambah yang dilakukan petani terhadap hasil pertaniannya, baik itu proses primer, sekunder, bahkan tersier.
“Di Jatim, sekarang sudah tidak ada lagi gabah kering panen dijual oleh petani, tapi sudah pada posisi minimal gabah kering giling. Bahkan sudah ada petani yang bisa melakukan secara mandiri proses primer hingga tersier, mulai proses bahan baku, industri, pemasaran, dan jualan hingga ke Jepang” katanya.(Dee)
Share:
DPRD Jatim Kawal Janji Pemprov akan Turunkan Harga Ayam Potong
Jumat, 3 Agustus 2018 | 06:28 WIB
Mohammad Alimin - [ist]
Skalanews - Komisi B DPRD Jatim akan melakukan pengawalan terhadap harga ayam potong di Jatim, yang saat ini belum menunjukkan penurunan harga.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin bahwa saat ini pihaknya masih menunggu langkah dari Pemprov Jatim dalam menurunkan harga ayam potong.

"Kami saat ini masih menunggu langkah Pemprov untuk menurunkannya. Kami akan kawal terus perkembangannya," jelasnya di Surabaya, Kamis (3/8).

Alimin mengakui jika Pemprov Jatim menjanjikan minggu depan adanya penurunan harga ayam potong di Jatim.

"Masyarakat saat ini resah sehingga perlu adanya tindakan kongkret dari pemerintah dalam mengendalikan harga ayam potong di Jatim," terangnya.

Pria asal Tulungagung ini berharap dengan turunnya harga ayam potong di Jatim, bisa menstabilkan harga-harga lainnya termasuk harga telor yang juga mengalami kenaikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov melalui Kepala Dinas Peternakan Jatim menjamin minggu depan harga ayam potong di Jatim sudah mengalami penurunan.

Menurut Kadis Peternakan Jatim Drh. Wemmi Niamawati mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh pihak-pihak terkait termasuk satgas pangan terkait tingginya harga ayam potong di Jatim.

Sekadar diketahui, di Jatim harga ayam di tingkat peternak berkisar 13 ribu hingga 15 ribu rupiah per kilogram, kini naik hingga 23 ribu rupiah per kilogram. (wahyu/bus)
Share:

EKONOMI

Dukung Keterlibatan Perbankan, DPRD Dorong Kopi Asal Jatim Dikenal di Mancanegara

Published
 
on
 
petani kopi, kopi jatim, kopi asal jatim, kopi asli jatim, petani kopi jatim, bank indonesia, nusantaranews
Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin sokong Bank Indonesia berdayakan petani kopi Jatim. (Foto: NUSANTARANEWS.CO/Setya N)
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas keterlibatan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) terhadap petani kopi di Jatim.
Harapannya, nantinya kopi asal Jatim akan bisa menembus ekspor ke luar negeri.
“Kami sangat mendukung dan memberikan support penuh atas sokongan BI terhadap petani kopi di Jatim, “ ungkap politisi asal Partai Golkar ini di Surabaya, Jumat (3/8/2018).
Pria asal Tulungagung ini mengatakan kehadiran perbankan saat ini sangat dibutuhkan di tengah lesunya perekonomian secara nasional.
“Bantuan kredit murah tentunya sangat diharapkan petani untuk mengembangkan komoditinya. Kami berharap bantuan perbankan ini akan terus berkesinambungan di Jatim,” jelasnya.
Sekadar diketahui Bank Indonesia (BI) Jatim berupaya membantu petani kopi dalam mengembangkan produk berkualitas melalui pendampingan budi daya dan penanganan pasca panen hingga menembus pasar ekspor.
Bantuan dari BI tersebut diharapkan budi daya kopi rakyat semakin baik dan benar, termasuk penanganan pascapanennya sehingga citra kopi di Jatim binaan BI akan meningkat sehingga dikenal di Indonesia dan mancanegara.
Pewarta: Setya N
Editor: Banyu Asqalani
Share:

Ayam Potong Mahal, DPRD Munculkan Ide Pendirian Pabrik Pakan Ternak Di Jatim


Surabaya- Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin berharap Pemprov merealisasi pembangunan pabrik pakan ternak di Jatim sebagai antisipasi mahalnya harga bahan pakan ternak di Jatim. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah mahalnya ayam potong di Jatim.
“Jatim ini memiliki kekayaan alam lokal yang berlebih tentunya bisa memproduksi bahan pakan ternak agar taka da kenaikan harga ayam potong di Jatim,”ungkapnya minggu (4/8).
Pria asal Tulungagung ini mengungkapkan salah satu factor mahalnya ayam potong di Jatim karena mahalnya pakan ternak.”Kalau saat ini untuk produksi pakan ternak saja menyesuaikan harga dollar tentunya ke depan kami minta agar bahannya diambil bahan lokal yang kualitasnya tak kalah bagus dengan bahan import,”jelasnya.
Soal teknis pembuatan pabrik pakan ternak, politisi asal Partai Golkar ini mengatakan bisa saja dilakukan oleh BUMD yang ada dengan membuat sub usaha yang bergerak dibidang pakan ternak. “ Ini harus segera direalisasi,”tutupnya. (Yud)

Share:

About