Jumat, 23 Februari 2018

Polemik garam import di jawa timur

KORANJATIM.COM  :
Rugikan Petani Garam, DPRD Jatim Minta Kemendag Hentikan Import Garam

Surabaya: Perlawanan DPRD Jatim untuk menolak kedatangan garam import ke Jatim terus bergulir. Komisi B DPRD Jatim mendesak pemerintah dalam hal ini Kemendag untuk menstop atau setidaknya menunda terlebih dahulu garam import.

“Kami minta dihentikan terlebih dahulu karena akan merusak garam lokal di Jatim,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin saat ditemui dikantornya,senin (5/2).

Mohammad Alimin mengatakan salah satu alasan agar dihentikan garam import ini adalah untuk melindungi garam lokal atas serbuan garam import tersebut.” Utamakan garam milik petani daripada garam import,”lanjut pria asal Tulungagung ini.

Dijelaskan oleh politisi asal Partai Golkar ini, tak hanya itu pihaknya berharap agar Kemendag menunjuk importir yang berpengalaman dan terlebih tak berbenturan dengan aturan yang ada. “ Contohnya PT Mitra Tunggal Swakarsa yang belum berpengalaman dalam mengimport garam.  Tak hanya itu apa yang dilakukan perusahaan tersebut juga bertentangan dengan Permen KP No 63/2016 yang mensyaratkan perusahaan importir harus mampu menyerap garam lokal setidaknya maksimal sesuai dengan garam import yang didatangkan,”terangnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Jatim bersama Aliansi Petani Garam Madura dua hari lalu berhasil menemukan bongkar muat 26 ribu ton garam import di pelabuhan tanjung Perak Surabaya. Dari manives yang ada diketahui bahwa garam import tersebut berasal dari Australia dengan pengirim SHARK BAY SALT PTY LTD dengan pengorder PT Mitra Tunggal Swakarsa dengan tujuan Dusun Ambat Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan Jatim. (Three).
Share:

Sidak Komisi B DPRD, terkait pembangunan pabrik gula di Blitar

BERITABLITAR.COM – Kedatangan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur di Blitar terkait potensi lahan tebu dan rencana pembangunan pabrik gula di Blitar mendapat tanggapan pedas dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK). Anggota Komisi B dinilai belum memahami kajian Bappeda Kab Blitar Tahun 2003. Bahkan dalam sidak ke kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, mereka tidak membawa selembarpun data.
Ketua Umum KRPK, Mohamad Trijanto menyebut, beberapa anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar tersebut, dinilai belum membaca serta memahami benar-benar tentang kajian Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2013 tentang potensi lahan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Blitar.
“Kita yakin para anggota DPRD Propinsi itu belum membaca serta memahami benar-benar tentang kajian Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2013”, kata Mohamad Trijanto kepada beritablitar.com, Kamis (23/02/2018).
Mohamad Trijanto menilai, para anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut, hanya mendengarkan pemaparan sepihak dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta segelintir oknum pegawai KPTSP Kabupaten saja.
“Bisa nggak mereka meminta data kongkrit tentang luasan lahan tebu yang legal dan standingnya jelas ? Sudahkah mereka turun langsung ke lapangan untuk verifikasi data dan obyek ?”, jelasnya.
Triyanto yakin, jika mereka (anggota DPRD Jatim) belum mengetahui data dan dokumen, terkait penerbitan ijin lokasi dan hingga kini belum dilakukan pembebasan lahan. Namun saham PT. Olam Sumber Manis (OSM), penerima ijin telah terjual Rp. 1,3 triliun.
“Kita yakin, bahwa mereka belum mengetahui saham PT penerima ijin telah terjual Rp. 1,3 triliun. Sementara belum dilakukan pembebasan lahan”, tandasnya.
Trijanto mengaku, setelah melakukan konfirmasi kepada beberapa anggota DPRD Jatim yang melakukan Sidak di Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, ternyata tidak membawa selembar data.
“Ternyata, mereka hanya mendengarkan pemaparan dari dinas terkait. Dugaan terjadinya konspirasi busuk dalam rencana pembangunan pabrik gula raksasa ini, harus kita bongkar”, tegasnya.
Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Mohamad Alimin menyampaikan, ada regulasi yang kurang tepat terkait dengan pemahaman Perpres Nomor 44 tahun 2016 perihal keharusan 20 persen kepemilikan lahan yang harus dipunyai sebagai sumber bahan baku utama dan selanjutnya kerja sama dengan lahan petani.
“Khawatiran kita, jika dipaksakan pembangunannya, dan jika tidak sesuai dengan lahan bahan mentah, akan kekurangan yang akhirnya akan memproduksi row sugar atau gula ravinasi dan akan merugikan petani tebu, karena harga tebu akan semakin murah”, jelas Alimin.
Fraksi Golkar akan mendorong agar pendirian pabrik gulu di Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, agar dievaluasi kembali supaya tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
“Agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kita dorong untuk dilakukan evaluasi ulang terkait pendirian pabrik gula Kaulon”, tegasnya. (*)
Share:

Pendampingan terhadap pelaku usaha mikro


H. MOCH. ALIMIN, S.Sos, M.M ANGGOTA DPRD JATIM FRAKSI PARTAI GOLKAR DAERAH PEMILIHAN VI (KOTA-KAB BLITAR, KOTA-KAB KEDIRI DAN KAB TUKUNGAGUNG)


KORANJATIM.COM  :
PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO MENJADI SEBUAH KEHARUSAN
Negara harus hadir untuk ikut memperdayakan perekonomian masyarakat. Melalui pemerintahan daerah baik Propinsi maupun Kota-Kabupaten, negara melalui program yabg dibuat harus bisa membuat masyarakatnya semakin berdaya khusunya dalam perekonomian mereka.


"Saat ini sudah banyak UMKM yang berdiri sebagai salah satu usaha masyarakat untuk kemandiriannya dalam perekomonian. Namun keberadaan UMKM itu masih banyak yang jalan ditempat. Disinilah negara harus hadir," ujar H. Moch. Alimin, S,sos, M.M. Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar yang berangkat dari daerah pemilihan VI (Kota-Kabupaten Blitar, Kota-Kab Kediri san Kabupaten Tulungagung)


Menurut Alimin, saat ini kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha sendiri maupun berkelompok dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka menuju perbaikan perekonomian keluarga sudah banyak bermunculan.


Kesadaran ini, lanjut Alimin, yang perlu diapreaiasi oleh pemerintah propinai jatim dan pwmerintan kota-kabupaten khususnya daerah pemilihan VI untuk segera melakukan pendampingan kepada mereka.


"Potensi yang sudah ada dan dikeluarkan dalam bentuk usaha perseorangan ataupun kelompok segera dilakukan pendampingan secara menyeluruh. Sehingga usaha yang mereka bangun tidak jalan ditempat dan berkembangnya lamban," jelasnya.


Untuk itu kata anggota Komisi B  DPRD Jatim ini, pendampingan untuk peningkatan SDM oleh pemerintaah harus dilakukan. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan pelatihan pengelolahan usaha secara profesonal sampai persoalan pemasaran harus diberikan.


"Contoh di Tulungagung dgn melimpahnya hasil budidaya ikan tawar, ikan gurami, ikan lele, ikan patin, ikan nila. Kalau tidak dilakukan pendampingan, yang terjadi hasil panen mereka akan mubazir sebab tidak ada nilai lebih," ucapnya.


Selain pendampingan terhadap mereka,..

Juga berharap adanya kemudahan pinjaman modal bagi mereka yang membutuhkan dalam rangka pengembangan usaha yang mereka lakukan.


"Ini juga penting. Sehingga usaha mereka terus berkembang. Dengan berkembangnya usaha mereka maka akan membawa dampak lain, bisa menambah tenaga kerja. Mangkanya pinjaman permodalan bunga murah harus difasilitasi pemerintah," ungkapnya.


Selain itu, kata Alimin, persoalan infrastruktur dikawasan daerah pemilihan VI juga masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya jalan Nasional maupun jalan propinsi yang menjadi jalan penghubung.


Menurtnya ketika dirinya menyapa masyarakat persoalan tersebut selalu dikeluhkan. Padahal keberadaan jalan ini juga menjadi salah satu faktor pengungkit perekonomian.


"Jalanan baik maka akan memperlancar distribusi barang. Distribusi barang lancar maka akan berdampak pada peningkatan perekomonian masyarakat juga khan," imbuhnya.


Dicontohkan oleh kader militan partai Golkar ini, jalan mulai kertosono - Kediri - Tulungagung banyak berlubang yg sangat membahayakan pengguna jalan. Selain menghambat laju distribusi barang perekonomian, jalan yangbrusak tersebut telah banyak memakan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatal ada meninggal dunia.


"Hal ini saya harap benar benar menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemprop jatim sebagai kewenangannya. Sebagai anggota yang dipercaya masyarakat daerah pemilihan VI saya akan terus kawal agar perbaikan segera direalisasikan," pungkasnya. (Arbil)
Share:

About