Minggu, 09 September 2018

PERLUNYA PEMILU YANG BERSIH DAN BERBOBOT

KORANJATIM.COM : Pemilihan umum bukanlah tujuan akhir. Apalagi dalam rangka upaya menemukan wakil rakyat yang benar benar jujur dan ikhlas.Wakil rakyat yang punya kemampuan untuk mengemban tugas keterwakilan kepentingan rakyat melalui misi nya.

Pertanyaan politik yang menjadi gunjingan selama ini adalah *apakah sebanding antara harapan masyarakat konstituen dengan layanan setelah menjadi DPR, DPRD*?

Jawaban nya ada :
1.Bila konstituen ketika pemilu memilihnya berdasarkan uang dari calon, maka ya sudah sesuai. Karena suara nya memang dijual seharga hari itu ia nyoblos.
Calon yang jadi DPR, DPRD,  sudah bebas dari janjinya Wong sudah mengeluarkan uang banyak untuk ongkos jadi Dewan.
Adapun setelah jadi DPR, DPRD, bingung mencari *pulihan*/ ongkos tersebut kemudian tentu memikirkan dirinya sendiri.Itu juga menjadi masalah tak lagi berpikir untuk rakyat, dan itulah yang banyak terjadi.

2).Bila konstituen memilih calon nya DPR, DPRD berdasarkan ingin cari pemimpin yang baik, dengan ikhlas mencoblos, sedangkan calon DPR, DPRD mengeluarkan uang sewajarnya untuk peralatan kampanye, itulah harapan sekiranya bisa diharapkan.

Maka saat calon mendaftar Di KPU, ditanya oleh KPU melalui formulir PAKTA INTEGRITAS :
1,Apa motivasi anda mencalonkan DPR, DPRD?
2).Apa sasaran dan target anda setelah terpilih menjadi DPR, DPRD?

Ini perlu dicermati dan ditagih oleh para pemilih  dan tentunya Badan Pengawas Pemilu ikut berperan mengedukasi masyarakat pemilih.

Sekarang mestinya rakyat pemilih sudah harus mampu mengambil hikmah dari pengalaman setiap 5 tahunan pemilu. Apa yang berubah dari kehidupan nya, masyarakatnya, dari sudut kesjahteraannya (ekonomi). Dari sudut biaya sekolah (pendidikan). Dari sudut lapangan pekerjaan, semua bisa dapat kerjaan apa tidak. Dari sudut kesehatan, bagaimana bila sakit, biaya berobat, layanan rumah sakit. Dari sudut keamanan, kedamaian, kebebasan berkumpul, berpendapat, ketertiban masyarakat. Dari sudut layanan keadilan hukum, mencari adil, kesetaraan derajat, hak hak azasi manusia.

Nah masyarakat sebenarnya dan seharusnya terdidik secara tidak langsung untuk paham memilih mana calon yang baik dan mana calon yang busuk.

Partai politik mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan para kadernya yang didaftarkan menjadi Calon DPR, DPRD, apabila tidak ber *kualitas*.
Demikian pula apabila para pemilih masih belum ikhlas dan cerdas dalam memilih pemimpin di tahun 2019 bulan April nanti, maka dipastikan negara ini akan lebih buruk.

#ayo pilih tanpa transaksi jual suara.

Wakil ketua partai GOLKAR Tulungagung.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

About